Koperasi_sejahterah_bersama 1,483 likes. Community Service KBRN Arar : Barangkali tidak banyak orang menyangka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kampung Arar dan Koperasi Warmanda Sejahtera di Aimas dapat mengibarkan bendera keberhasilan sebagai mitra binaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Petrogas (Basin) Ltd., dibawah pengawasan SKK Migas Papua Tahun2013 ini Koperasi Sejahtera Bersama akan membuka 30 kantor pelayana lagi. Di tahun 2013 ini Koperasi Sejahtera Bersama mempunyai program membawa kinerja SB Finance menjadi setara bank. Teguh Memegang Amanah. Kepercayaan adalah segalanya bagi kami. Amanah yang Anda percayakan kepada kami merupakan denyut nadi kamajuan usaha kami. Anda KoperasiSEJAHTERA BERSAMA (KSB) Dalam menjalankan usahanya, SBmart memegang teguh prinsip - prinsip Koperasi yang diorientasikan untuk dapat membantu, memperkokoh dan mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dari masyarakat itu sendiri. SBmart memiliki nuansa yang berbeda dengan minimarket Vay Tiền Online Chuyển Khoản Ngay. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Jakarta Barat, Reda Manthovani, meresmikan Koperasi Teguh Sejahtera, di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jakbar, Jalan Raya Kembangan, Senin 29/8 ditandai penandatanganan prasasti dan pemotongan pita dibukanya minimarket Adhyaksa Mart. Hadir Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Sudung Situmorang, Wakil Wali Kota Jakarta Barat M Zen dan sejumlah sambutannya, Wakil Wali Kota M Zen mengapresiasi terbentuknya koperasi teguh sejahtera bersama dan pembukaan tempat usaha Adhyaksa Mart. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan karyawan. "Saya yakin koperasi ini nantinya lebih maju dalam tujuan untuk kepentingan bersama. Terbentuknya koperasi ini juga menjadi bagian peningkatan melayani masyarakat," koperasi, M Zen juga menyinggung pembentukan koperasi pada setiap sekolah di wilayah Jakarta Barat. Pembentukan koperasi sekolah telah diatur dalam instruksi gubernur DKI Jakarta no 230 tahun 2015 tentang pembentukan dan pemberdayaan koperasi di lingkungan sekolah dan itu Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Sudung Situmorang menjelaskan pembentukan koperasi sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Ia menginginkan koperasi ini dapat berjalan lancar dan dikelola dengan manajemen yang baik. "Banyak koperasi yang tidak berkembang karena manejerialnya tidak baik. Anggota koperasi sering tidak disiplin dalam hal anggaran. Jangan begitu. Saya minta manejerial koperasi ini dikelola dengan baik," menambahkan, koperasi dibentuk tidak hanya melayani kepentingan karyawan, tapi juga jajaran Kejaksaan Negeri. "Hanya satu yang tidak bisa menjadi anggota koperasi, yakni mukidi," tuturnya. why/aji JAKARTA, - Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri telah menetapkan dua pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP Sejahtera Bersama sebagai tersangka dugaan penggelapan dana anggota koperasi. Dua pengurus KSP Sejahtera Bersama yang menjadi tersangka yaitu ketua pengawas Iwan Setiawan dan Dang Zeany sebagai anggota pengawas KSP Sejahtera Bersama. Mereka berdua diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan dana anggota KSP Sejahtera Bersama dengan perkiraan jumlahnya mencapai Rp 249 juga Terbesar Sepanjang Sejarah, Korban KSP Indosurya Orang dengan Kerugian Rp 106 Triliun Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, membenarkan penetapan dua tersangka dari KSP Sejahtera Bersama tersebut. "Ya sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata dia kepada Sabtu 9/10/2022. Selanjutnya, Bareskrim Polri bekerja sama dengan PPATK akan melakukan penelusuran aset dan harta kekayaan hasil kejahatan. KSP Sejahtera Bersama sendiri diduga telah melakukan tindak pidana perbankan, penipuan, penggelapan, dan dugaan tindak pidana pencucian uang dana anggota sejumlah Rp 249 tersbut berasal dari total dana kelolaan yang mencapai Rp 6,7 triliun. Dugaannya, tindakan tersebut dilakukan selama tahun 2017 hingga tahun 2020 di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya 25 laporan polisi pada periode Juli 2020 hingga Juni 2022. Sementara itu, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM KemenKopUKM Ahmad Zabadi mendukung langkah Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengungkap dugaan kejahatan di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Ia menegaskan, penetapan tersangka pengurus ataupun pengawas, tidak menggugurkan kewajiban koperasi dalam pemenuhan pembayaran simpanan anggota berdasarkan putusan homologasi. Dengan begitu, pengurus lainnya yang tersisa tetap harus mematuhi putusan PKPU. Terkait dengan penetapan tersangka terhadap 2 orang Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, Zabadi menekankan pengurus agar segera menyiapkan Rapat Anggota untuk memproses penggantian Ketua Pengawas dan Anggota Pengawas. "Pergantian pengurus tidak harus menunggu tutup Tahun Buku atau Rapat Anggota Tahunan RAT, tetapi bisa dilaksanakan dalam waktu dekat dengan menggunakan mekanisme Rapat Anggota Khusus," ucap dia. Baca juga Kemenkop UKM Bakal Cabut Izin 9 KSP Fiktif Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. KSP-SB dan Koperasi Astra Serahkan Beasiswa kepada PelajarArtikel ini telah terbit di All News → Kisel-KSP SB Teken Kerja Sama BisnisBerita ini telah tayang di All News → KSP Sejahtera Bersama Rayakan HUT RI dengan MeriahBerita ini telah terbit di All News → Pemkot Bogor Gandeng KSP SB Tingkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Program Warga KitaArtikel ini telah tayang di Penulis & Editor BY REDAKSI MAJALAH PELUANGRead All News → Pemerintah Anugerahkan Satya Lencana Wirakarya untuk Iwan SetiawanArtikel ini telah tayang di Penulis & Editor BY REDAKSI MAJALAH PELUANGRead All News → Harkopnas 2019 di Purwokerto Koperasi Wajib Go Digital Jika Ingin Tetap BertahanArtikel ini telah tayang di Penulis Permata Putra Sejati Editor suharnoSelengkapnya → Kerja Sama dengan Dukcapil, KSP Sejahtera Bersama Amankan Data AnggotaArtikel ini telah tayang di Penulis & Editor BY REDAKSI MAJALAH PELUANGRead All News → 14 Lembaga Keuangan Gunakan Data Kependudukan DukcapilArtikel ini telah tayang di Penulis Yosi Winosa Editor Cahyo Prayogo Foto Yosi Winosa Kerja Sama Pemanfaatan Data KependudukanArtikel ini telah tayang di Penulis Erman Subekti Foto Yosi Winosa Menteri Puspayoga Luncurkan Pembangunan Kawasan Bisnis Tugu KoperasiArtikel ini telah tayang di Penulis Achmad Ichsan Foto Humas Kementerian Koperasi dan UKMRead All News → Ridwan Kamil Dukung Forkom KBI Bangun Hotel di TasikmalayaArtikel ini telah tayang di Penulis & Editor BY REDAKSI MAJALAH PELUANG Dibangun Hotel Berbintang dan Mall, Revitalisasi Tugu Koperasi Sinergikan Idealisme dan KomersialismeArtikel ini telah tayang di Penulis & Editor All News → GERAKAN KOPERASI BANYUMAS MELIPATGANDAKAN GAIRAHNYAArtikel ini telah tayang di Penulis & Editor Dekopinda BanyumasRead All News → Kemenkop UKM Koperasi di Indonesia Alami Lompatan BesarArtikel ini telah tayang di Penulis abp Foto Kemenkop UKMRead All News → Rebranding Koperasi Sasar Kalangan Muda, Perempuan dan MasyarakatArtikel ini telah tayang di Penulis All News → KSP Sejahtera Bersama hadirkan layanan digital untuk millenialArtikel ini telah tayang di Pewarta Arief Amarudin Uploader NaryoRead All News → Menkop dukung Forum Komunikasi Koperasi Besar bentuk Cooperative IncorporatedArtikel ini telah tayang di Pewarta Hanni Sofia Uploader NaryoRead All News → Produk Dana Investasi Real Estate DIRE Padjajaran Naik 12% pada Awal Pencatatan di Pasar ModalArtikel ini telah tayang di Penulis & Editor Emanuel B. CaesarioRead All News → Forkom Koperasi Besar Indonesia Beri Bantuan Korban Gempa dan Tsunami SultengArtikel ini telah tayang di Penulis & Editor Syarif Hasan SalampessyRead All News → Kemkop UKM Sebut Koperasi Sejahtera Bersama Koperasi BerkualitasArtikel ini telah tayang di Penulis & Editor Ingat KembaliRead All News → Kemenkop dan UKM Dorong Bakohumas Sosialisasikan Koperasi BerkualitasArtikel ini telah tayang di Penulis & Editor Ingat KembaliRead All News → › Ekonomi›Baru 1 Persen Dana Anggota... Dari ribuan anggotanya, baru sekitar orang yang diklaim telah mendapatkan pencairan dana dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Total uang sesuai putusan PKPU mencapai sekitar Rp 8,6 triliun. Oleh STEFANUS OSA TRIYATNA 3 menit baca STEFANUS OSA TRIYATNAKantor Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama di Bogor, Jawa KOMPAS — Dalam kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama senilai Rp 8,6 triliun, sejauh ini dana anggota baru dibayarkan oleh pihak koperasi sebesar Rp 116,58 miliar atau sekitar 1 persen. Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah berjanji akan mengawal pembayaran dana nasabah dan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam masalah ini. Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 28/1/2022, mengatakan, ”Kami melihat ada itikad baik untuk mencoba membayar utang itu. Kemungkinan, pembayaran ini diambil dari piutang atau penjualan aset. Pendampingan kepada anggota diperlukan. Kalau ada sumbatan komunikasi pengurus dan anggota, janganlah terus berseteru dan bersitegang.”Dari data yang disampaikan dalam silaturahmi pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP Sejahtera Bersama dan perwakilan anggota di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 26 Januari 2022, terungkap posisi pencairan dana per 25 Januari 2022 sudah dilakukan terhadap anggota. Jumlah uang yang dibayarkan mencapai Rp 116,58 miliar atau sekitar 1 persen dari total Rp 8,6 triliun. Laporan ini ditandatangani pengurus koperasi dan disampaikan langsung kepada perwakilan mengatakan, satgas telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk menelusuri transaksi tersebut. Sejak 17 Januari 2022, satgas memantau seluruh pembayaran utang kepada anggota koperasi harus melalui rekening juga Koperasi Gagal Bayar Mengusik Rasa Keadilan Masyarakat”Malam itu, kami memantau. Betul atau enggak ada pembayaran melalui transfernya, termasuk melihat bukti transfer. Mengenai jumlahnya, baru sebanyak orang. Padahal, anggotanya lebih dari orang,” kata OSA TRIYATNAKetua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso memberikan keterangan pers melalui Instagram di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis 20/1/2022. Berbagai langkah cepat dilakukan untuk segera mendorong itikad baik koperasi simpan pinjam bermasalah dalam membayarkan kewajiban dana bagi para anggota koperasi sesuai putusan penundaan kewajiban pembayaran Agus, dengan dana Rp 116,58 miliar dibandingkan total utang yang digugat sesuai putusan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU pengadilan niaga sebesar Rp 8,6 triliun, tentu masih sangat kecil. Dipastikan, pencairan dana belum merata. Untuk mencegah proses tebang pilih dalam pencairan dana anggota, satgas berkomitmen untuk memantau melalui PPATK.”Kalau transfernya didahulukan bagi jumlah simpanan yang kecil-kecil, diperlukan kesepakatan antara pengurus dan anggota. Kuncinya, semua pihak terkait harus berkomunikasi. Misalnya, anggota yang menyimpan Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta, semestinya sudah dicairkan, terutama bagi anggota yang sedang sakit, lanjut usia, ataupun ahli waris bagi anggota yang sudah meninggal. Itu mestinya didahulukan sesuai PKPU,” papar pencairan sebagian dana tersebut, masih ada keraguan dari beberapa anggota KSP Sejahtera Bersama. Keraguan tersebut terutama menyangkut transparansi proses pembayaran yang semestinya dikawal ketat oleh Satgas Penanganan Koperasi juga Koperasi Simpan Pinjam yang Gagal Bayar Terus Didorong Selesaikan Pembayaran”Jumlah yang menyampaikan keluhan belum cairnya dana anggota bisa terus bertambah. Kami mempertanyakan, apakah pembayaran sebesar Rp 3 juta-an per anggota yang disampaikan satgas itu merupakan skema PKPU yang semestinya dibayarkan Desember 2021,” tanya Waluyo, salah satu anggota KSP Sejahtera Bersama, sambil membeberkan deretan nama 40 orang lainnya yang belum menerima pencairan OSA TRIYATNAKetua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso menerima perwakilan anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis 20/1/2022. Dialog dilakukan untuk menyerap aspirasi para anggota yang hingga kini belum menerima pembayaran sesuai homologasi putusan berjanji, bukan hanya KSP Sejahtera Bersama yang akan difasilitasi, melainkan juga tujuh koperasi bermasalah lainnya yang semestinya juga menyelesaikan pembayaran utangnya sesuai putusan homologasi PKPU pengadilan koperasi itu adalah KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Dana yang harus dikembalikan setiap koperasi sesuai putusan PKPU bervariasi, mulai dari Rp 400 miliar hingga Rp 8,6 triliun. Total dana diperkirakan sekitar Rp 20 kewajiban pembayaran utang ini juga sudah menjadi perhatian penting Presiden Joko Widodo. Satgas telah bertemu dengan pejabat Kantor Staf Presiden pada 21 Januari 2022. Selain pelaporan pembentukan satgas, pihak Kantor Staf Presiden meminta satgas mengupayakan semaksimal mungkin dalam mendampingi hak-hak anggota koperasi untuk mengimplementasikan putusan PKPU.”Kantor Staf Presiden juga memiliki perhatian mengenai pengaturan hukum yang menyebabkan terjadinya kelemahan pengawasan koperasi sehingga direkomendasikan perlunya pembaruan Undang-Undang tentang Perkoperasian yang sesuai tuntutan zaman,” jelas juga Pembuktian Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah

koperasi teguh sejahtera bersama